Selayang Pandang Semesta Sastra Mojokerto

Anjrah Lelono Broto *

Sastra Berduka di Sekolah

Anjrah Lelono Broto
http://suaraguru.wordpress.com/

Ada sebuah kedukaan yang mendalam ketika “Teater Sansesus SMAN 2 Jombang”, harus kehilangan sanggarnya karena digusur oleh “Sang Pembuat Kebijakan” lembaga pendidikan. Meski harus jujur diakui, kedukaan ini bersifat pribadi dan berpijak pada ikatan sejarah masa lalu sebagai alumni, akan tetapi kenyataan “penggusuran” ini makin memperkuat wacana politik pemerintah yang cenderung iliterasi. Keberadaan sebuah kelompok kegiatan ektrakurikuler berbasis kesenian dan kebudayaan di sebuah lembaga pendidikan, secara mendasar, merupakan wahana pembelajaran dan pendalaman teks-teks kesenian dan kebudayaan, seperti sastra, tari, lukis, dan teater itu sendiri.

Namun, dewasa ini, pendidikan di Indonesia cenderung memarjinalkan pendidikan kesenian dan kebudayaan. Padahal, secara kultural, dalam pendidikan kesenian dan kebudayaan tersebut terbentang senyawa pengembangan mental, spiritual, sejarah, dan moralitas. Sehingga, hari ini, secara kualitas, output pendidikan Indonesia cenderung gersang dari torehan-guratan mental, spiritual, sejarah, dan moralitas.

Akankah kita percayakan masa depan Indonesia kepada generasi muda seperti ini?Film India “Rang De Bhasanti”, yang dibintangi oleh Amir Khan, telah mengkritisi fenomena generasi muda India yang memiliki kemiskinan akar budaya, dan sejarah India. Sehingga mereka mengalami shock ketika menjumpai fakta bahwa justru orang lain dari ras, etnik, dan kultural non-India yang lebih memahami sejarah legenda kepahlawanan Bhagat Singh. Sekarang, andaikata pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) berani untuk melakukan survey (secara jujur) tentang pengetahuan sejarah, kesenian, dan kebudayaan; kepada para siswa di sekolah seluruh Indonesia, maka hasil yang sangat memilukan dan memalukan akan mencuat ke permukaan.

Ketika Menteri Pendidikan Anton Soedibyo berani menepuk dada memamerkan keberhasilan dan arah pergerakan pendidikan kejuruan yang berorientasi menciptakan ‘pekerja’ di di depan Karni Ilyas, dalam sebuah acara talk show di TVOne, ada sebuah keinginan menyesak di dalam dada untuk membisik sebuah pertanyaan di telinga Karni Ilyas; “Adakah pengajaran kesenian dan kebudayaan di sekolah?”

Mengapa? Karena secara faktawi, pengajaran kesenian dan kebudayaan di lingkungan lembaga pendidikan cenderung menjadi pilihan ke sekian dari fokus arah dan strategi pengelolaan pembelajaran. Bila teater dan tari berdiri di lingkungan ekstrakurikuler, sangatlah wajar kalau mereka mendapat perlakuan ala Borjuis-Proletar. Tetapi, lukis dan sastra berada di lingkungan pembelajaran intrakurikuler, kenyataannya dua kutub kesenian dan kebudayaan ini juga menerima perlakuan yang sama. Tari di’okulasi’kan pada bidang studi Kertakes, sedangkan sastra terpaksa di’cangkok’kan pada bidang studi Bahasa Indonesia. Akibatnya, mereka cenderung dipandang sebagai ‘tempelan’ atau ‘penggenap’ yang eksistensinya terpinggirkan dan cenderung untuk ditiadakan oleh “Sang Pengambil Kebijakan” di lingkungan lembaga pendidikan.

Lebih lanjut, kegiatan marjinalisasi berjama’ah pembelajaran kesenian dan kebudayaan ini berdampak pada siswa yaitu menurunnya budaya baca buku-buku sastra. Jika siswa SMA di Amerika Serikat menghabiskan 32 judul buku selama tiga tahun, di Jepang dan Swiss 15 buku, siswa SMA di negara jiran, seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam menamatkan membaca 5-7 judul buku sastra, siswa SMA di Indonesia adalah nol buku. Padahal, pada era penjajahan Belanda, siswa SMA (dulu disebut Algemeene Middelbare School-AMS), diwajibkan membaca 15-25 judul buku sastra. Jika siswa SMA di Amerika Serikat menghabiskan 32 judul buku selama tiga tahun, maka 80% warga Amerika yang menamatkan pendidikan di AS pasti pernah membaca buku cerita fiksi “Moby Dick”, karena buku yang bercerita tentang petualangan di laut ini senantiasa ada di perpustakaan sekolah dan guru-guru sastra Inggris pasti pernah memberi penugasan yang mengharuskan membaca buku tersebut.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bukankah kita juga memiliki “Siti Nurbaya”, “Gurindam Dua Belas”, “La Galigo”, “Di Bawah Lindungan Ka’bah”, “Burung-Burung Manyar”, “Lintang Kemukus Dini Hari”, “Rara Mendut”, “Gadis Pantai”, “Supernova”, “Saman”, “Ayat-Ayat Cinta”, “Laskar Pelangi”, dan sederet karya-karya masterpiece sastrawan Indonesia. Akan dibuang kemanakah karya-karya sastrawan Indonesia tersebut?

Realitas tak terpelakkan ini semakin memperteguh asumsi bahwa selama ini bahwa pengajaran sastra di sekolah-sekolah kita masih jauh dari idealitas. Ada sebuah PR yang harus mendesak untuk dikerjakan yaitu bagaimana meyakinkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan tertinggi bahwa usaha perbaikan harus dilakukan. Berbekal harapan besar, bahwa pembelajaran seni dan budaya (terlebih sastra) dapat menanamkan landasan kesejarahan Indonesia, pembangunan mentalitas dan spiritualitas, serta moralitas yang berpijak pada kultural Indonesia, sebagai investasi jangka panjang.

Sebagai institusi pencetak “agent of change” sekolah sejatinya haris menempatkan diri sebagai media strategis untuk menguatkan nilai-nilai etika dan estetika moral, religi, kesejarahan, nasionalisme, dan budaya. Namun, megahnya pagar, bangunan laboratorium, serta aula tidak disertai dengan kekayaan perbendaharaan buku (sastra) di perpustakaan dan intensitas peminjaman buku yang menggembirakan. Sehingga, kualitas hasil pembelajaran cenderung “hampa” dan terkesan babak belur. Pada pembelajaran apresiasi sastra, siswa tidak diajak untuk aktif dan apresiatif teks-teks sastra yang sesungguhnya, tetapi semata teksbookish (hafal-menghafal karya dan nama pengarangnya). Kalaupun lebih mendalam, kegiatan apresiasi sastra terpatron habis dalam bingkai yang diberikan dalam buku, LKS, BKS, dll. Dalam pembelajaran apresiasi sastra, guru mengajak siswa berhenti pada cover luar (permukaan), sehingga siswa gagal menikmati kandungan nilai-nilai dalam karya sastra. Realitas pembelajaran apresiasi sastra seperti ini tidak saja memprihatinkan, tetapi juga mengubur kecerdasan emosional dan spiritual siswa sebagai individu yang humanistis.

Sejatinya, pembelajaran apresiasi sastra adalah belajar tentang hidup dan kehidupan. Seorang pembaca dapat mengidentifikasikan dirinya secara bebas dan memetik katarsis dari tokoh-tokoh cerita, jalinan konflik, tema, setting budaya, setting waktu dan tempat, sehingga pembaca memperoleh kesadaran secara humanistis dalam upaya memandang segala fenomena, pernik-pernik peritiwa, dan liku-liku kehidupan. Seperti halnya karya seni yang lain, sebuah karya sastra seringkali mampu mengajak pembacanya membangun refleksi. Karya sastra menjadi lentera penerang sisi-sisi gelap (kebinatangan) manusia dalam hidup dan berkehidupan. Melalui jalinan peristiwa, proyeksi tokoh secara fisik dan psikologis, teks literasi sastra menjadi tiruan yang mengayakan batin siswa sebagai manusia yang multidimensional. Kekuatan bahasa (diksi dan gramatikalnya) menuntun pembangunan landasan konstruksi personal yang beretika, berestetika, bermoral, dan beragama.

Bukankah Al Qur’an, Injil, Weda, Tri Pitaka, Mahabharata, maupun Ramayana, adalah sebuah teks yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesan (firman)? Namun, mungkinkah tujuan mendasar pembelajaran apresiasi sastra dapat dicapai dengan metode hafalan dan pembacaan sinopsis yang instan?

Rendahnya kualitas pembelajaran apresiasi sastra di lingkungan lembaga pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kenyataan minimnya guru ber“talenta” dan berminat serius terhadap sastra. Di satu sisi, kenyataan ini diperparah oleh kurikulum yang memaksa apresiasi sastra sebagai materi “cangkokan” dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Akibatnya, proses pembelajaran apresiasi sastra cenderung dilakukan setengah-setengah. Memang, pembelajaran sastra memerlukan strategi dan metode pembelajaran tersendiri yang cenderung kontekstual, kooperatif, dan kompleks; karena tiga ranah pembelajaran yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat tercakup sekaligus. Akibatnya, guru bidang studi bahasa Indonesia yang kurang berminat dan bertalenta sastra, menganggap pembelajaran apresiasi sastra sebagai beban, dan cenderung diabaikan. Meski bidang studi Bahasa Indonesia termasuk dalam mata pelajaran yang di-UNAS-kan, toh format ujiannya bersifat kognitif semata. Dus, kenapa harus mempersulit diri?

Apabila, pembelajaran apresiasi sastra berdiri independen, misi memanusiakan manusia yang menjadi tanggung jawab pendidikan akan menjadi lebih ringan, sebab pembelajaran sastra menjadi media pengembangan pengetahuan budaya, sejarah, etika, estetika, religi, serta karakter siswa. Independensi pembelajaran apresiasi sastra diasumsikan menjawab kebuntuan dan kesimpang-siuran proses dan arahan pembelajaran Bahasa Indonesia, yang termangu-mangu di persimpangan antara linguistika dan kesusastraan.

Di pihak lain, pemerintah juga harus menerapkan politik literasi dalam penataan dan penetapan arah pendidikan Indonesia, sehingga memberikan ruang bagi pengembangan pengetahuan budaya, sejarah, etika, estetika, religi, serta karakter siswa. Andaikata, pemerintah masih setia dengan politik iliterasinya maka generasi muda Indonesia tidak akan mengenal teks-teks sastra yang berkualitas. Akibatnya, mereka akan cenderung kehilangan eksistensinya sebagai manusia, dan menjadi generasi yang berintelektual namun tidak beretika, berestetika, bermoral, dan beragama.

Bukankah sekarang sudah nampak gejala-gejalanya? Perkelahian pelajar, maraknya video porno, human trafficking, pernikahan di bawah umur, korupsi, kolusi, manipulasi, sparatisme, chauvinisme akut, etnosentris, dan lain sebagainya adalah gejala-gejala psikososial yang tidak dapat serta merta kita pandang sebagai akibat globalisasi, tuntutan ekonomi, kurangnya komunikasi, ataupun sederet kambing hitam lainnya. Satu hal yang pasti, menggejalanya fenomena psikososial seperti di atas dilatarbelakangi rendahnya kualitas beretika, berestetika, bermental, bermoral, dan beragama masyarakat Indonesia. Jikalau dirujuk ke belakang maka pendidikan yang un-orientedlah yang menjadi penyebabnya. Semoga pendidikan yang lebih berorientasi, dengan pembelajaran apresiasi sastra yang proporsional, dapat menjadi jawaban untuk Indonesia ke depan. Mungkinkah? Selayaknya dicoba.

27 Juli, 2009
*) Litbang LBTI (Lembaga Baca Tulis Indonesia), staf ahli Ringin Tjonthong Institute, alumni Teater Sansesus SMA Negeri 2 Jombang, Jatim.
Email: anantaanandswami@gmail.com
Sumber: http://suaraguru.wordpress.com/2009/07/27/sastra-berduka-di-sekolah/

Investasi Generasi Dan Fasilitator Ekspresi

Agus Riadi
Pewawancara: Anjrah Lelono Broto
Jurnal Jombangana, Nov 2010

Sejak dikukuhkan pada tanggal 25 Pebruari 2010 lalu oleh Bupati Jombang, Drs. Suyanto, Dewan Kesenian Jombang (Dekajo) dipercayakan kepemimpinannya kepada sosok Bapak Agus Riadi, S.Sos, M.Si. Sosok pribadi ramah kelahiran Madiun yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang ini memang dikenal memiliki antusiasme yang besar kepada geliat seni, terutama kesenian yang berpijak pada nilai-nilai budaya lokal.

Tentang latar belakang, bagaimana, dan hendak dibawa ke mana Dekajo sejalan dengan visinya selaku pengemban amanat publik serta pemerintah daerah Kabupaten Jombang, berikut ini wawancara Anjrah Lelono Broto, selaku anggota Komite Sastra Dekajo, dengan Bapak Agus Riadi, S.Sos, M.Si yang mengaku sebagai penggemar novel-novel silat karya Asmaraman S. Kho Phing Ho ini:

Konon katanya dewan kesenian di Kabupaten Jombang selama beberapa waktu ini mengalami mati suri atau kalau boleh disebut vakum. Benarkah itu, Pak?

Ya, kalau ada yang mau mengatakan itu. Ya, silahkan. Meski faktanya, kalau ada yang mengatakan bahwa dewan kesenian di kabupaten Jombang itu vakum, tidak benar adanya. Memang selama ini, dewan kesenian di Kabupaten Jombang itu tidak memiliki agenda besar yang bisa menjadi tolak ukur keberadaan dewan kesenian itu sendiri. Tapi itu bukan berarti Jombang tidak memiliki dewan kesenian karena komite-komite yang ada di dalam Dewan Kesenian Jombang (sekarang disebut Dekajo, red) terus menjalankan apa yang telah tanggung jawab dalam tupoksinya.

Contohnya, Pak?

Sekian banyak geliat seni yang ada di Jombang maupun dilakukan oleh orang-orang Jombang di luar Jombang, hampir semuanya tidak lepas dari support komite-komite yang ada di dalam Dekajo. Di mana hal ini tentu saja terkait dengan seluruh stake holder yang terkait. Dalam konteks ini, tentu saja dibangun di atas spirit sinergitas antar institusi pemerintah, seperti Disporabudpar dan Diknas.

Bapak tadi menyebutkan tentang agenda besar. Apa yang Bapak maksud dengan agenda besar tersebut? Benarkah agenda besar menjadi tolak ukur keberadaan dewan kesenian di sebuah daerah?

Agenda besar, ya agenda kesenian yang besar. Agenda kesenian yang diselenggarakan oleh dewan kesenian sebuah daerah yang mengakomodir beragam cabang kesenian di daerah tersebut, bahkan seperti halnya Surabaya, bisa saja menghadirkan pelaku-pelaku seni dari luar daerah sebagai perbandingan atau pengayaan literasi. Artinya, agenda kesenian yang menyedot anggaran yang besar. Nah, tampilan ‘wah’ yang dihadirkannya inilah yang umumnya menjadi tolak ukur eksis tidaknya dewan kesenian di daerah tersebut. Padahal, kalau jujur diakui, agenda kesenian yang besar terkesan ‘wah’ di chassing luarnya saja, tentang isinya masih perlu ada studi lanjutan yang mendalam.

Mengapa sampai ada yang menyimpulkan seperti itu, Pak?

Pandangan seperti itu tidaklah lepas dari kultur yang berkembang selama ini. Hari ini kita berada dalam konstruksi masyarakat yang pragmatis, instant, dan menilai berbagai hal dari sisi luarnya semata. Ini sudah menjadi arus besar. Nilai-nilai lokal yang menjadi bagian jati diri kita sebagai manusia Indonesia, hari ini, cenderung hanya menjadi komoditi, termasuk dalam wilayah seni-budaya.

Tentang nilai-nilai lokal yang menjadi bagian jati diri kita sebagai manusia Indonesia, khususnya manusia Jombang, dimanakah posisi Dekajo?

Eksistensi Dekajo berangkat dari motivasi pemerintah daerah dan masyarakat Jombang untuk mengisi pembangunan dengan nilai-nilai budaya lokal secara komprehensif. Sebagai pribadi yang tidak lahir dan melewati masa remaja di Jombang, tahun 1975 saya masuk Jombang, saya sangat mengapresiasi karakter masyarakatnya yang menerima perbedaan dengan terbuka. Karakter seperti ini tentu saja wajib hukumnya diwariskan kepada generasi penerus. Itulah bidang garap Dekajo.

Arahnya kemana, Pak?

Strategi Dekajo, secara umum, mengarah pada (a) investasi generasi dan (b) fasilitator pengekspresian karya seni. Investasi generasi menempatkan seni sebagai media pendidikan. Toh, sejak pertama kali seorang anak menginjak bangku sekolah, TK, kesenianlah yang pertama kali mereka kenal. Melalui cabang-cabang seni yang ada ditransformasikanlah nilai-nilai moral, etika, agama, dan seterusnya, yang akan membentuk pribadi anak tersebut. Karya sastra itu menjadi salah satu media pembentuk karakter, jiwa, serta pengetahuan secara berimbang. Taruhlah Kho Phing Ho, beliau menyampaikan banyak pengetahuan, filsafat, dan lain-lain melalui karya-karyanya. Ajaran baik dan buruk tidak dihapalkan tapi dirasakan sebagaimana dalam teater. Inilah seni sebagai salah satu piranti dalam character building ‘manusia Jombang’. Saya pinjam istilahnya tadi, Mas. Sedang, fasilitator pengekspresian karya menandaskan bahwa Dekajo bukan lembaga operator kesenian dan kebudayaan di Jombang. Dekajo hanya membantu fasilitas berkesenian dan berkebudayaan seniman-seniman Jombang.

Lalu bagaimana implementasinya, Pak?

Pemda Jombang sendiri menyadari pentingnya keberadaan Dekajo mengingat Dekajo diharapkan mampu, hari ini dan seterusnya, untuk mengorganisir seniman-seniman maupun penikmat karya seni yang ada di Kabupaten Jombang. Dalam pengorganisasian seniman, yang paling mendasar dilakukan adalah pendataan, baik pribadi maupun inventarisasi karya masing-masing. Kemudian ada langkah untuk serap opini. Apa yang menjadi kebutuhan seniman dan cabang seni yang digelutinya? Kira-kira apa yang menjadi tujuan berkeseniannya? Apa kontribusinya bagi pengembangan kesenian di Jombang? Dan lain sebagainya. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Saya tidak sedang curhat. Mengapa? Karena seniman dalam perjalanan menuju katarsisnya atau spirit kesenimanannya) berpijak pada ego. Karya sastra juga diciptakan dengan ego pengarangnya, sebagaimana antologi cerpennya Nugroho, “Presiden Panji Laras”, butuh waktu lebih lama untuk memahami apa yang diceritakan. Ego Nugroho yang membuat “Presiden Panji Laras” itu ada.

Catatan:
Disarikan dari wawancara Anjrah Lelono Broto dengan Ketua Dekajo Bpk Agus Riadi, S.Sos, M.Si di kediamannya.
Hari : Sabtu, 20 Nopember 2010
Pukul : 05.30 s.d. 08.00 WIB

Bahasa dan Sastra Indonesia; Objek dan Subjek Globalisasi

Anjrah Lelono Broto*
http://umum.kompasiana.com/

Sebuah Awalan

Proses globalisasi merupakan fenomena yang paling menyita perhatian dan menimbulkan efek yang besar dalam kurun waktu terakhir ini. Memasuki millenium ketiga, masyarakat di berbagai belahan dunia dihadapkan pada satu persoalan yang seragam yang memiliki keterkaitan besar dengan struktur ekonomi, struktur kekuasaan, dan struktur kebudayaan. Proses perubahan yang mengerucut kepada globalisasi inilah yang disebut Alvin Toffler sebagai gelombang ketiga, pasca agrikultur (gelombang pertama) dan industrialialisasi (gelombang kedua). Perubahan ini mengakibatkan pergeseran fokus ekonomi dan kekuasaan yang pengaruhnya didominasi oleh tanah, kemudian bergeser kepada kapital, dan selanjutnya mengarah kepada penguasaan terhadap informasi dan komunikasi.

Kecemasan memandang performa proses globalisasi sebagai produk gelombang ketiga menciptakan ketakutan sehingga mempengaruhi pola pikir dan wacana publik secara holistik. Kecemasan dan ketakutan ini menjadi latar belakang langkah-langkah antisipatif yang dilakukan masyarakat dan decision maker, mereka cenderung bersifat defensif dengan membangun benteng-benteng pertahanan guna membendung arus proses globalisasi yang mengalir bagai air bah, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dank komunikasi.

Di masa pemerintahan Soeharto, negara ataupun kalangan intelektual lebih dulu menempatkan diri sebagai objek dan menjustifikasi globalisasi sebagai arus budaya asing yang menenggelamkan budaya dan tradisi Indonesia. Pemerintah menyibukkan diri dengan melancarkan seruan-seruan defensif seperti penempatan kebudayaan Indonesia sebagai filter masuknya kebudayaan asing, hingga upaya memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke luar negeri. Namun, sayang usaha yang terakhir tersebut lebih nampak sebagai promosi wisata daripada promosi keadiluhungan budaya. Hal ini berangkat dari pemahaman parsial terhadap budaya Indonesia, masyarakat maupun pemerintah terjebak dalam pemahaman kulit bukan pemahaman esensi budaya itu sendiri. Pemahaman seni tradisi berhenti pada tataran pertunjukkan (show), dan cenderung mengabaikan pesan dan simbol di balik idiomatikal yang melekat di dalamnya.

Taruhlah seni tari tradisional seperti Jaipong (Sunda), Kecak (Bali), atau Remo (Jawa Timur). Pemahamannya berhenti pada tataran pertunjukkan semata, sedangkan pesan moral, pendidikan, serta ke-khas-an etnikalnya cenderung diabaikan. Sehingga, ketika muncul trend seni pertunjukkan yang lebih menarik perhatian (termasuk yang berasal dari budaya luar), nafas kehidupan seni tari tradisional ini mengalami degradasi dari generasi ke generasi.

Lalu, apa yang terjadi dengan bahasa dan sastra Indonesia? Apakah yang terjadi dengan dirinya di tengah kederasan arus proses globalisasi? Apakah yang harus dilakukan masyarakat Indonesia sebagai pemilik?

Globalisasi; The Mithy

Mitos yang telanjur mewacana dalam masyarakat Indonesia selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan menyeragamkan dunia. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri kebangsaan, hingga kebudayaan lokal dan etnis. Proses globalisasi akan mengaburkan kesejarahan kolektif sehingga ikatan dalam sebuah bangsa akan mengalami perenggangan bahkan keterpecahan.

Benarkah?

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi serta informasi memang mampu menghilangkan sekat-sekat geografis maupun demografis. Jarak dan ruang budaya sebagai sekat pembatas telah hilang dan tidak bergaung. Kemajuan ini telah mengurangi hegemoni kekuasaan ideologi dan kekuasaan negara pada ruang publik. Kepemilikan suatu ikatan kolektif seperti bangsa, etnik budaya, organisasi, hingga hubungan darah luntur diterjang kederasan gelombang globalisasi. Namun, Jhon Naisbitt dalam bukunya Global Paradox justru memaparkan paradoks dari tema keseragaman globalisasi. Di dalam bidang ekonomi, misalnya, Naisbitt mengatakan “Semakin besar dan semakin terbuka ekonomi dunia, semakin perusahaan-perusahaan kecil dan sedang akan mendominasi”. Naisbitt juga memaparkan gagasan-gagasan yang paradoks sehubungan dengan permasalahan ini. “Semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin bersifat kesukuan”, “berfikir lokal, bertindak global.” Bahasa Inggris hanya menempati posisi sebagai bahasa kedua, sedangkan bahasa ibunya adalah bahasa masing-masing kewilayahan dan kebangsaan.

Jikalau kita mengamini pemikiran dan gagasan Naisbitt di atas, maka proses globalisasi tetap menempatkan perspektif lokal ataupun perspektif etnik (tribe) sebagai perspektif dalam menyikapi semua fenomena problematika masyarakat ataupun negara. Dalam ‘Megatrends 2000?, Naisbitt juga mengatakan bahwa masa-masa yang akan datang adalah zaman perikles bagi kesenian dan pariwisata. Masyarakat akan menemukan keindahan dan rekreasi bathiniah dengan menikmati aktifitas berkesenian dan berkebudayaan yang bersifat lokal; sebagai bagian dari proses memanusiakan kembali humanitas masing-masing individu. Peristiwa-peristiwa kesenian dan kebudayaan akan menyita perhatian publik dan mengundang simpati dibandingkan peristiwa-peristiwa olahraga dan politik yang sebelumnya ‘sempat’ lebih mendominasi.

“Berpikir lokal, bertindak global”, seperti yang dikemukakan Naisbitt itu, dengan sendirinya akan menempatkan bahasa dan sastra, khususnya bahasa dan sastra Indonesia, sebagai sesuatu yang urgen di dalam proses globalisasi. Bahasa menjadi media untuk menyampaikan dan memahami sebuah gagasan hasil proses berpikir. Bahasa yang ‘dekat’ dengan masyarakat Indonesia, secara lokalitas, adalah bahasa Indonesia. Proses berpikir yang kemudian dilanjutkan dengan proses kreatif (pengendapan), proses ekspresi, akan melahirkan karya-karya sastra, yakni karya sastra Indonesia.

Bahasa dan Sastra Indonesia; Sebuah Perjalanan

Sejarah perjalanan bahasa Indonesia telah melewati masa-masa progresivitas yang cukup menarik. Bahasa Indonesia berangkat dari identitas bahasa Melayu-Riau dengan masyarakat pengguna yang relatif kecil. Namun, dewasa ini mampu berkembang menjadi bahasa Indonesia dengan masyarakat pengguna yang besar, tersebar Sabang hingga Merauke. Bahasa Indonesia telah menjelma menjadi bahasa nasional dan menjadi bahasa komunikasi formal dan nonformal lintas wilayah budaya. Bahasa Indonesia yang sebelumnya berakar pada tradisi budaya Melayu-Riau ini telah sukses melakukan ‘penggusuran’ sejumlah bahasa etnik-budaya lokal seperti Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Bali, Bahasa Dayak, dan sebagainya.

Bahasa Indonesia telah menempati posisi sebagai identitas dari masyarakat baru yang bernama masyarakat Indonesia. Di dalam perkembangannya, bahasa Indonesia juga tidak bisa melepaskan diri dari gejala-gejala transformasi bahasa seperti alih kode maupun campur kode. Tercatat, beragam idiomatika dan susunan gramatikal bahasa-bahasa daerah hingga bahasa Arab, bahasa Belanda, Bahasa Inggris, dan lain-lain mewarnai dan memperkaya perbendaharaan Bahasa Indonesia. Perkembangan ini menampakkan perwajahan bahwa bahasa Indonesia mampu mengikuti perkembangan budaya, informasi, dan teknologi komunikasi sehingga senantiasa dibutuh-gunakan oleh masyarakat Indonesia.

Berpijak pada melemahnya hegemoni Barat dan perkembangan membanggakan Bahasa Indonesia maka Indonesia diramalkan akan mengambil alih posisi subjek-objek dalam proses globalisasi. Ke depan, perkembangan Bahasa Indonesia akan makin banyak ditentukan oleh tingkat kemajuan dan peranan yang strategis dari masyarakat maupun kawasan strategis Indonesia. Diramalkan bahwa masyarakat di wilayah regional Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaisya, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina akan menjadi salah satu global-tribe yang penting di dunia. Jika itu terjadi, bahasa Indonesia (lebih jauh lagi bahasa Melayu) juga akan menjadi bahasa yang lebih bersifat global. Proses globalisasi bahasa Melayu (baru) untuk kawasan Nusantara, dan bahasa-bahasa Melayu untuk kawasan Asia Tenggara menjadi perkembangan tak terelakkan yang membanggakan. Peran besar masyarakat dan kawasan Asia Tenggara ini sebagai kekuatan ekonomi, industri dan ilmu pengetahuan yang baru di dunia, akan menentukan pula bagaimana perkembangan bahasa Indonesia (dan atau bahasa Melayu) modern.

Bahasa dan sastra Indonesia telah lama memiliki tradisi kosmopolitan. Sastra modern Indonesia telah menggeser dan menggusur sastra tradisi yang ada di pelbagai etnik budaya Nusantara. Perubahan yang terjadi itu tidak hanya menyangkut masalah struktur dan bahasa, tetapi lebih jauh mengungkapkan konflik tema manusia baru (manusia marginal dan tradisional) yang dialami manusia di dalam sebuah proses perubahan. Diawali dengan kekuatan Abdullah Bin Abdulkadir Munsyi, Nuruddin Ar-Raniri, Syamsudin Asy-Samatrani, Abdur Rauf Ibn Singkli, dan lain-lain, sastra Indonesia (Melayu) menancapkan akar perkembangannya di wilayah Asia Tenggara.

Mari kita cermati tema, konflik, maupun tokoh-tokoh dalam karya sastra Indonesia. Tokoh Siti Nurbaya di dalam roman Siti Nurbaya, tokoh Zainudin di dalam roman Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, tokoh Hanafi di dalam roman Salah Asuhan, tokoh Tini, dan Tono di dalam novel Belenggu, sampai kepada tokoh Lantip di dalam roman Priyayi. Mereka adalah tokoh-tokoh yang berusaha masuk ke dunia yang baru, dunia yang global, dengan tertatih-tatih. Ataupun tokoh-tokoh yang dihadirkan Pramoedya Ananta Toer dalam roman-romannya, yang sempat membawa pulang Ramon Magsaysay Award, tokoh-tokoh tersebut sedikit lebih gentle dalam membaca perubahan ke arah dunia baru. Belum lagi tokoh-tokoh dalam kontroversial dalam genre sastra biru yang juga kontroversial, Ayu Utami, Dee, Oka Rusmini, Djenar Mahesa Ayu, dan lain-lain menghadirkan konstruksi tokoh perempuan yang lebih ‘menepuk dada’ dalam menyikapi perubahan dan masuk ke dalam tatanan dunia baru, dunia globalisme.

Sejatinya, sastra Indonesia (dan Melayu) modern adalah sastra yang mampu mengambil tempat di dalam jalan tol globalisasi. Sebagaimana dengan perkembangan bahasa Indonesia, sastra Indonesia tidak menemukan permasalahan dengan arus proses globalisasi. Masalahnya adalah bagaimana menjadikan bahasa dan sastra Indonesia tersebut memiliki posisi yang kuat di tengah-tengah masyarakatnya? Atau lebih jauh, bagaimana langkah untuk menjadikan masyarakatnya memiliki posisi kuat di tengah-tengah masyarakat dunia? Sehingga Indonesia mampu melepaskan diri dari status objeknya dalam proses globalisasi, dan justru mampu mengambil posisi sebagai subjek.

Jika kita cermati gagasan-gagasan Alvin Toffler atau John Naisbitt di atas, maka bahasa dan sastra Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa (dan sastra) yang mengglobal di dunia.

Mekanisme Politik Bahasa dan Sastra

Evolusi kebudayaan Indonesia yang dilatarbelakangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan pergeseran paradigma (mindset) tentang “pembinaan” dan “pengembangan” bahasa. Di masa-masa yang akan datang, Bahasa Indonesia berpotensi melebarkan status; bukan hanya menjadi bahasa negara, melainkan juga menjadi bahasa dari suatu tribe yang mengglobal. Bahasa tersebut harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang mungkin seringkali akan dihadapi. Perubahan dan penyesuaian berkaitan erat dengan pola komunikasi yang kian mengglobal dengan menggunakan teknologi yang lebih kekinian seperti email, tele-conference, friendster, facebook, dan sebagainya.

Mekanisme pembinaan dan pengembangan bahasa tidak layak lagi menjadi monopoli suatu lembaga, seperti Pusat Bahasa, dll. Tetapi akan sangat ditentukan oleh mekanisme “pasar”. Pusat Bahasa akan kehilangan peran vital dengan vonis “bahasa Indonesia yang baik dan benar”, digantikan pola komunikasi nir kebakuan yang cenderung berpijak pada “saling pemahaman”. Indonesia sudah selayaknya meninggalkan Politik bahasa yang terlalu bersifat defensif.

Politik kehidupan sastra hendaknya dikelola dengan manajemen kebangsaan yang mengacu pada globalisasi Sastra Indonesia harus lebih memasyarakat dan membumi, tidak semata bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Penerbitan karya-karya sastra harus dilakukan dalam kuantitas dan kualitas yang besar. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, maupun perguruan tinggi seyogyanya menjadi tempat indah untuk membaca dan memahami karya-karya sastra. Pengajaran sastra hendaknya berhenti sebagai materi hafalan melainkan penempatan karya-karya sastra sebagai sumber pengajaran, baik moral, etika, kebangsaan, humanisme, hingga religius. Fenomena penggusuran dan pengalihfungsian sanggar Teater Sansesus di SMAN 2 Jombang baru-baru ini merupakan sebuah langkah mundur dalam proses pendidikan dan pengajaran memasyarakatkan sastra Indonesia. Kehilangan investasi ini akan menjumpai tebusan yang mahal, yaitu fenomena lebih memasyarakatnya Shakespeare, Max Gogol, Anton Chekov, dll daripada Arifin C. Noer, Putu Wijaya, Rendra, Suyatna Anirun, dsb.

Di dalam proses globalisasi, Bahasa Indonesia hendaknya mampu mengambil posisi sebagai subjek perubahan, bukan objek perubahan. Bahasa dan sastra Indonesia berpotensi menjadi bahasa dan sastra yang “berbicara” di dunia.

Jika masyarakat Indonesia mampu hadir sebagai salah satu global-tribe di dunia, bahasa dan sastranya seyogyanya mampu seiring-sejalan dengan arah perkembangan itu. Bahasa Indonesia harus siap menerima posisi dan peran yang lebih. Bahasa dan Sastra Indonesia harus mampu menjadikan kekuatan budaya (global-trible) yang baru. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme politik bahasa dan sastra yang “openhartig” (meminjam kosakata Idrus dalam cerpen ‘Open’), bukan bersifat defensif.

Memperkuat akar kemasyarakatan Bahasa dan Sastra Indonesia sekarang atau tidak sama sekali, karena (mungkin) telah terbunuh oleh air bah globalisasi.

*) Hanya seseorang mencintai membaca dan menulis, di tengah deras lunturnya budaya literasi. Penulis lepas dan mengabdikan diri di lembaga pendidikan, seni, dan budaya (Lembaga Baca-Tulis Indonesia).