Budaya Tanpa Arah

POLEMIK NUMERA
Wannofri Samry
Harian Haluan, 11 Maret 2012

Sebagaimana polemik me­ngenai Kongres Kebudayaan Minangkabau beberapa bulan lampau, sesungguhnya juga tidak ada menariknya me­mperbincangkan Numera, karena ia hanya kegiatan biasa, paling-paling kumpul-kumpul para aktivis sastra, selepas itu habis.
Dalam iklim demokrasi memang hak setiap orang dan kelompok untuk membuat kegiatan, apa pun bentuknya. Justru yang menarik adalah membaca fenomena di balik polemik Numera (Nusantara Melayu Raya) ini. Kenapa polemik ini terjadi? Darman Moenir (DM) memulai polemik (Harian Haluan 6/2 2012) ini tentu mempunyai alasan.

Cara pandang DM, yang sudah puluhan tahun menulis sastra dan berkiprah di media massa, tentulah berbeda dengan Romi Zarman dan Muhammad Subhan, dua sastrawan muda Sumatera Barat yang begitu potensial. Mungkin DM memandang dari sisi struktural (sosial, politik dan budaya) yang selalu saja menggejala.

Pertanyaan mendasar mungkin muncul kenapa acara Numera ini muncul dari seorang para birokrat? Ap­akah begitu dalam cinta para birokrat ter­hadap keb­u­daya­an? Per­tan­yaan ini tentu bisa direnungkan ketika kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemerintah, birokrat kita selama ini, hampir tidak mempedulikan kebudayaan (seni, sastra, artefak pem­ikiran dan lain-lain). Lihatlah, begitu banyak bukti-bukti sejarah dan budaya kita tidak dipedulikan. Begitu banyak hasil karya sastra kita tidak dijaga dan tidak dikumpulkan?

Begitu banyak naskah-naskah kita yang terlepas keluar negeri dan tidak dir­isaukan. Penulis tidak mau me­ngatakan naskah-naskah dan benda kebudayaan ini dicuri, sebab orang asing mengambilnya secara syah, hanya pemerintah saja yang tidak peduli, kalaupun peduli, hanya dengan setengah hati. In­i terjadi sejak dulu sampai kini.

­Pertanyaan lain adalah, apa­kah acara Numera ini mengajak para sastrawan secara terbuka? Sehingga para sastrawan itu akan mendesain acara itu dengan baik? Sas­trawan seperti Darman Mo­enir, Raudha Thaib, Rusli Marzuki Saria, Harris Effendi Thahar, Yusrizal KW term­asuk Romi Zarman dan Muh­ammad Subhan (sekadar menyebut beberapa nama) pasti akan bisa diajak ber­unding bersama apabila memang “kita” ingin meni­ngkatkan sastra dan budaya. Artinya acara sastra mesti sepenuhnya melibatkan satr­awan, jika memang pem­erintah ingin menjadi pembina kegiatan sastra ataupun ke­bud­ayaan. Nyatanya kegi­atan ini digodok oleh pemerintah dan mengajak sedikit sast­rawan. Jika para sas­trawan ini diserahkan mengurus diri mereka dengan fasilatornya pemerintah, tentulah kegiatan ini akan mempunyai visi yang kuat buat “strategi kebu­dayaan kita” ke depan.

Strategi Kebudayan?

Pertanyaan penting bagi penggagas Numera dan pem­eri­ntah, penulis sebutkan pemerintah karena gagasan ini juga melibatkan Dinas Pariwisata Kota Padang, apakah ini salah satu strategi kebudayaan atau politik? Kalau stretegi kebudayaan, apakah strategi kebudayaan ini ditujukan ke dalam (lokal) apakah keluar? Kalau diha­dapkan kepada negara luar tentulah ia membaurkan dengan strategi kebudayaan politik kita? Kalaulah acara ini bahagian strategi kebu­dayaan “internal”, me­mpe­rkuat ke dalam sastra kon­temporer yang berkembang di Sumatera Barat, mungkin tidak efektif, apalah yang kita dapatkan dari acara semacam itu? Kalau ia sebagai strtaegi politik yang berbasis keb­udayaan, tentulah tujuan kita jelas. Sejauh ini mungkin ini belum dijelaskan, mau apa dengan Numera? Apakah kepentingan acara ini?

Selentingan terdengar bahwa ini adalah satu strategi pari­wisata, artinya menggu­nakan sastra sebagai komo­ditas wisata, ini bisa terjadi, tetapi kalau hanya mem­anfaatkan satu acara ini saja itu pun tidak efektif. Jika Pemerintah ingin membangun wisata dengan berbasis kebu­dayaan maka pemerintah mestilah terlebih dahulu merawat dan menge­mbangkan ke­bud­ayaa­nnya.

Sementara kenyataannya benda-benda kebudayaan kita, karya sastra klasik dan mo­deren kita raib entah ke mana. Justru penulis menemui kekayaan hasil sastra dan artefak kebudayaan kita di Malaysia, menurut penulis bukan karena dicuri tetapi karena keberadaban pe­meri­ntah Malaysia terh­adap ke­budaya­an melebihi keberad­aban pemerintah kita. Jadi kalau ingin mengangkat keb­udayaan sebagai komoditi pemerintah, semestinya didah­ului juga dengan mem­bina dan merawat ke­budayaan.

Pertanyaan lagi, apakah tidak sebaiknya mem­ber­dayak­an lembaga kesenian dan kebudayaan, sekaligus para para seniman-bud­a­yawan-nya untuk kegi­atan-kegiatan semacama Numera ini? Kita mempunyai Dewan Kesenian Sumatera Barat dan pemerintah me­mpuny­ai Unit Pela­k­sa­naTek­nis Taman Bud­aya. Dua lem­baga ini mestilah lebih dib­erdayakan dan dif­okuskan untuk kegatan se-budaya ke depan.

Maka, sebagai aka­demisi dan pecinta seni-budaya, penulis merasa ber­terima kasih juga kepada negara jiran Mal­aysia, di sana penulis m­enemukan kembali hasil kebud­ayaan (buku lama, seni-sastra, naskah, majalah, surat kabar), yang di Indonesia sudah hilang entah kemana. Patutlah belajar, intropeksi dan memulai dari sekarang untuk strategi keb­udayaan kita ke depan. Kalau tidak kita akan kehilangan kek­ayaan kebudayaan yang sangat berharga itu.

Dijumput dari: http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13324:budaya-tanpa-arah&catid=41:kultur&Itemid=193