Presiden Bogambola

Fahrudin Nasrulloh
http://forumsastrajombang.blogspot.com/

Ayo, kita bebaskan iblis dan setan
Agar jelas mana surga mana neraka
Tanpa dunia di tengahnya!

Kita seakan dibikin bahlul dan geregetan menonton kondisi kisruh KPK-POLRI yang hinggi kini makin memanas. Mafia peradilan, makelar kasus, dan koruptor di mana-mana. Seperti puting-beliung Menggasak siapa saja. Skandal Bank Century sungguh menghantui. Hingga, si Amin, nasabahnya, stress lalu bunuh diri. Lama-lama orang-orang yang terlibat di dalamnya bagai monster. Memangsa saudara sendiri. Negeri ini bak “pabrik aib”, “sampah kebejatan” dan gudangnya anjing-anjing politik yang kerjanya nyolong dan saling menjilat. Tak ubahnya mafioso Michael Corleone dalam The Godfather yang kuasa membeli jabatan kehormatan “Mobilionare” di kepausan Vatikan. Everything is money and gun will finished everything, begitulah yang tersirat di film besutan Francis Ford Coppola dan Mario Puzzo ini. Jadi, demi segala persoalan di negeri ini, apa kira-kira yang dipikirkan Presiden kita?

Jadi pada siapa rakyat berharap penyelesaian semua itu? Pada Presiden? Pada MUI? Pada penegak hukum? Tampaknya tidak ada jaminan. Jika benar-benar serius, apa yang dilakukan SBY dalam 100 hari pemerintahannya? Solusi hanya andai-andai. Ngambang dan lamban. Ya, inilah “Dunia Bogambola” kita: dunia yang buntu, mampat, mentok, no way to run, no way to out. Bayangkan, jika selokan Anda mampat. Sampah menumpuk, menyumbat. Kadang karena bangkai tikus atau kucing kudisan. Baunya minta ampun. Bikin pening dan muntah-muntah. Bau banger, amis, dan rasa jijik juga adalah yang kita tonton tiap hari di TV. Drama politik yang mendebarkan. Santapan sinetron politik yang lebih aduhai, bikin ngiler, belingsatan, lebih menggairahkan plus kepingkal-pingkal ketimbang adegan Aming di film Perjaka Terakhir. Di balik semua keruwetan negeri ini, apa yang selalu digelisahkan Presiden kita?

Sajak Sosiawan Leak “Dunia Bogambola” yang ditulisnya pada 2000 tidak diniatkan menggambarkan kemampatan akut seseorang. Tapi sebagai sindiran, ia menonjok siapa pun. Karena dirinya sendiri juga pernah merasakan kebuntuan sebagai seniman, dan terhentak untuk mencari jalan keluar dengan berseru: Ayo, kita bebaskan iblis dan setan. Tapi toh iblis dan setan telah menguasai babi-babi politik yang sebenarnya tahu perbedaan mana jalan yang menuntun ke surga maupun ke neraka. Mengerti mana halal mana haram. Baik dan buruk. Nista dan bajik. Meski orang-orang Indonesia mayoritas muslim. Ya, puisi Leak cuma kata-kata yang tak mampu seperti celeng hutan menyeruduk kaum koruptor. Puisi bukan Izrail yang dengan seucap geram dapat menggencet nyawa si durja. Puisi juga bukan tank yang seketika bisa melindas ketidakadilan.

Namun, jika dihayati benar, puisi dapat berfungsi sebagai peniup kesadaran. Corong berisi angin kearifan, kendati tak semua orang bisa menangkapnya. Apapun bisa terudar atasnya. Bentuknya bisa kesadaran kolektif yang menggedor kebobrokan yang terjadi di negeri ini. Mengintrusi alam batin rakyat. Yang sekian lama disia-siakan. Dipecundangi. Ditilap. Digelapkan kesejahteraannya. Reformasi 1998 adalah bukti pemicu gerakan perlawanan rakyat dan pemuda. “Suara rakyat adalah suara Tuhan”, menemukan momentumnya saat itu. Apakah sengkarut hukum yang didramatisir saat ini bakal meledakkan aksi sosial yang besar? Entahlah. Imajinasi tidak bisa diremehkan. Imajinasi akan “suara Tuhan” sebagai kebenaran yang diangankan dalam konteks psiko-sosiologi menyimpan “daya bangkit” sendiri. Ia dapat jadi hulu-ledak atas nama perlawanan rakyat. Apa pula yang akan diperbuat sang Presiden jika hal itu terjadi?

Krisis kepemimpinan saat ini di ujung ambang. Masyarakat tak lagi percaya. Mereka hanya punya harapan. Mungkin yang tersisa impen-impen kosong. Boleh jadi banyak yang kecewa atas terpilihnya SBY, juga menteri-menteri pilihannya. Setidaknya untuk saat-saat pelik akhir-akhir ini. Tepisan berulang-ulang SBY soal keterlibatan sejumlah tim suksesnya yang diduga menerima aliran dana dari Bank Century untuk kampanye kian mengasapi kebingungan masyarakat. Prasangka pahit dan menyudutkan ini sangat memukul SBY hingga ia perlu bersumpah “Demi Allah” atas tuduhan pengucuran dana tersebut.

Pemerintahan yang bersih dan tata hukum yang steril dari anjing-anjing politikus busuk adalah harapan kita semua. Tak ada yang berharap negara ini mengalami krisis yang menghebat. Sejarah mencatat betapa Jerman, Italia dan Jepang hancur habis-habisan setelah Perang Dunia II, lalu bisa pulih, membangun kembali kejayaan mereka. Raden Patah di Demak juga demikian. Ia bisa memulihkan situasi centang-perenang dan hiruk huru-hara di masa Wikrama Wardana. Di masa selanjutnya, pemerintahan Raden Patah juga mengalami kegoncangan yang luar biasa akibat lahirnya sosok Panembahan Senopati yang menancapkan kekuatan baru di tlatah Mataram.

SBY dan pemerintahannya tidak diperhadapkan pada situasi genting demikian. Hanya yang perlu diingat bagaimana ia mamandang dan menempatkan “rasio” kedaulatan rakyat. Artinya, tujuan SBY dipilih adalah agar cita-cita dan harapan rakyat terwujud. Bukan menambah beban penderitaan. Pasti, rakyat tak menghendaki kekuatan Presiden yang misalnya, absolut, fasis, tiranik, atau lebih kuat menancapkan partai politik tunggal demi kelanggengan kekuasaannya. Buku Membela Masa Depan karya WS Rendra menyebutnya sebagai “Politik Daulat Tuanku”. Inilah praktek yang dilakukan Niccolo Macheavelli di zaman renaissance Eropa di Florenzo, Italia. Ia mendasarkan pemikirannya bahwa stabilitas politik hanya bisa diciptakan oleh seorang penguasa yang secara mutlak menguasai dana dan serdadu dalam negara. Para pemimpin kesohor dunia melakoni teori ini seperti Napoleon, Stalin, Hitler, dan Mussolini. Inilah yang kita khawatirkan terjadi di negeri ini, meski agak mustahil.

Justru “Daulat Hukum” yang sekarang dirongrong, dilanda krisis. Dilecehkan cukong-cukong, dan Anda bisa terkaget-kaget sendiri bagaimana rekaman si Anggodo yang mencatut banyak pihak menyebar menjelma gosip sengak bahkan fitnah. Kewibawaan hukum di sana dimainkan. Ditertawakan. Ditunggangi. Yang fakta disulap jadi fiksi. Yang fiksi direka-rancang sedetil mungkin supaya jadi fakta yang benar-benar dapat dibuktikan. Kita tak lagi tahu mana penegak hukum yang jujur dan bersih dengan penegak hukum yang kotor dan jago bersilat manipulasi. Terasa benar di rekaman itu, si penegak hukum diperintah-perintah dengan cibiran mengece. Jika sudah begitu, sebagaimana kesan Mahfud MD (ketua Mahkamah Konstitusi yang dihadirkan beberapa waktu lalu di acara Kick Andy): para penegak hukum ini seperti “binatang” yang bisa seenak udelnya disuruh-suruh seperti budak. Nah, bagimana Presiden mengatasi semua sengkarut di lembaga hukum Indonesia ini?

Saya tidak berharap, Presiden kita adalah Presiden Bogambola: yang pikiran dan kerjanya tidak fokus karena digrujug banyak persoalan sehingga jadi buntu, mampat, dan mentok. Kita tunggu, dengan debar dan gatal, episode sandiwara politik selanjutnya!