Menguji Uji Coba RUU Pornografi

Putu Wijaya
http://putuwijaya.wordpress.com/

Yang semula bernama RUU APP (Rencana Undang-Undang Anti Pornografi Pornoaksi) dan kini bernama RUU P (Rencana Undang-Undang Tentang Pornogragi) telah menjadi bahan pertengkaran. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang menerpa tak putus-putusnya, RUU tersebut sudah ikut membelah masyarakat dan bangsa Indonesia.

Demo dari yang pro dan yang kontra terjadi di seluruh kawasan Nusantara. Tetapi seperti pelari marathon yang tangguh, RUU itu terus meluncur hendak menyarangkan dirinya di gawang pengesahan dari orang nomor satu Indonesia.

Mengambil tempat di Ruang Kartini, Kemeneg Pemberdayaan Perempuan, Rebo 17 September, diadakaj Uji Publik yang dibanjiri oleh para peminat yang tak semua diperkenankan masuk.

Dimulai dengan penjelasan bagaimana perjalanan panjang RUU itu sampai ke draft ketiga, kini ditanggung tidak lagi akan menjegal kebebasan seniman, tidak akan menodai kebhinekaan adat dan tradisi, berpihak pada perempuan dan membela anak-anak.

Saran-saran dan kritik sudah diserap dengan mengubah redaksi dan memperbaiki pasal-pasal yang kini dapat dianggap sebagai sudah menampung baik suara yang pro maupun yang kontra.

Penyair dan budayawan Taufiq Ismail kemudian membuka acara tanya jawab dengan dua lembar pendapatnya yang menjelaskan bagaiman bahayanya pornografi dan betapa rawannya sudah masyarakat Indonesia diobrak-abrik oleh jaringan yang memakai lokomotif neo-liberalisme itu.

Aliran SMS (Sastra Mashab Selangkang), angkatan FAK (Fiksi Alat Kelamin) dalam Gerakan Syahwat Merdeka telah membuat “anak-anak kita jadi sasaran dan korban dalam skala sangat besar”. Empat koma dua juta situs porno dunia dan seratus ribu situs porno Indonesia di internet adalah bagian air bah pornografi yang merajalela karena adanya dukungan dari kelompok permisif dan adiktif.

“Seniman tidak perlu mengeluh bila merasa terkekang karenanya”, tulis penyair penulis lirik lagu Panggung Sandiwara itu. Tuangkan kreativitas menggarap tema kemiskinan, kebodohan dan ketidak-adilan di negeri kita. Ketiga tema besar ini jauh lebih urgen digarap bersama dan bermanfaat bagi bangsa, ketimbang tema syahwat yang destruksinya (bersama komponen-komponen lain) ternyata luar biasa.

Pembicara berikutnya mengeritik cara-cara melakukan uji coba yang dianggapnya tidak layak itu. Materi RUU yang hendak dibicarakan tidak dibagikan secukupnya sehingga mayorits yang hadir tak memiliki apa yang mau dibicarakan.

Definisi pornografi yang sejak awal sudah dianggap cacad dan biang pertikaian, masih belum sempurna. Pasal-pasal yang kabur dan mengandung kemungkinan banyak interpretasi yang diancam dengan berbagai hukuman.

Kemungkinan masyarakat berperan-serta di dalam pencegahan pornografi akan membuat pembenaran beberapa kalangan melakukan tindakan main hakim sendiri, sebagai selama ini sudah kerap terjadi. “RUU yang belum naik kelas ini mestinya dibicarakan secara terbuka bukannya buru-buru diresmikan,” ujarnya.

Kesan yang muncul dari pertemuan Uji Coba itu adalah bahwa pornografi memang harus dilawan,.dibendung dan dihabisi karena sangat berbahaya. Tapi satu pihak menganggap bahwa jalan yang terbaik ke arah itu adalah dengan cepat-cepat mengesahkan RUU Pornografi yang sudah panjang perjalanannya itu.

Pihak lain menyambut bahwa tidak seorang pun yang membela pornografi. Tetapi tanpa adanya RUU Pornografi pun, tindakan tegas pemberantasan pornografi sudah memiliki landasan hukuman, tinggal eksekusi yang belum sungguh-sungguh secara jelas dan berkesinambungan dilakukan. Bagi mereka, masalahnya bukan RUU-nya, tetapi rumusasn RUU itu menjebak dan menggiring ke arah mono kultur yang bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika.

Persoalan pro dan kontra pornografi tidak sama dengan persoalan pro dan kontra RUU Pornografi. Yang pertama adalah masalah moral. Ini menyangkut ruang privat. Bila negara sudah ikut mengurusi ruang privat, sementara begitu banyak persoalan ruang publik yang terbengkalai, itu hanya akan berarti mengelakkan diri dari tanggungjawab yang sebenarnya.

Ruang privat sudah ada pengaturnya sendiri yakni agama dan pendidikan. Mari kita percayakan kepada para pemukanya untuk membereskan iman dari para warganya. Kalau memang sudah terjadi kebejatan, baru kalau ulah pribadi itu sampai mengganggu ruang publik, negara bertindak. Dan sudah ada beberapa undang-undang yang dapat dijadikan landasan hukum untuk tindakan mengayomi rakyat itu. Kalau toh mau menambah dengan yang baru (RUU P) penambahan itu tidak boleh melempas isinya.

Sementara RUU Pornografi adalah taktik dan strategi negara dalam mengeksekusi tindakan pengamanan. Bila dalam hajat itu terjadi perbedaan pendapat, harus dibicarakan secara proposional dan kepala dingin di mana letak perbedaannya.

Tak ada kaitannya lagi dengan pro dan kontra pornografi, sebab pornografi memang sepakat mau dilawan. Jangan sampai kita salah pukul atau sengaja salah memukul. Apalagi digiring orang untuk bukan memukul yang hendak kita pukul, tetapi sesuatu yang seharusnya kita hormati bersama, misalnya keberagaman.

Uji coba mestinya diartikan duduk bersama dan saling mendengarkan. Mengupas satu per satu pasal-pasal RUU Pornografi di samping mengevaluasi mengapa kita masih memerlukan sebuah undang-undang lagi. Kalau memang kuat alasannya untuk membuat undang-undang, mengapa tidak. Untuk itu masyarakat berhak untuk diyakinkan.

Tetapi kalau memang tidak perlu, karena, masalahnya bukan belum ada atau kurang undang-undang, tetapi hanya tidak ada tindakan pelaksanaan (memberantas pornografi), kenapa mesti membuat undang-undang baru? Jangan-jangan ada udang di balik baru. Seperti ada penumpang gelap di dalam kasus RUU Pornografi ini. Untuk itu harus ada investigasi.

Selaku pribadi, saya sangat berterimakasih pada Taufiq Ismail yang mengingatkan serta menyadarkan kita bahwa pornografi adalah kejahatan yang terorganisir secara rapih sehingga bukan saja harus dilawan dengan keras tetapi juga cerdas, taktis dan lihai.

Untuk itu jangan sampai langkah kita terbelokkan menjadi saling menikam, sehingga kita lalai bagaikan Niwatakawaca yang akhirnya terbunuh saat ketawa terbahak-bahak karena menang. Betul sekali, seniman tak perlu merasa terkengkang, jangankan selangkangan dan syahwat yang dilarang, kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan tak boleh dibicarakan seperti di masa Orde Baru pun, para seniman yang kreatif masih tetap bisa menghasikan master piece. Untuk itu mari kita buat definisi pornografi yang afdol.

Juga saya ingin berterimakasih pada mereka, saudara-saudara saya yang menentang RUU Pornografi dan melakukan demo di Bali, Papua dan sebagainya. Mereka mengingatkan saya bahwa kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya jangan sampai menjarah ruang privat.

Apalagi memberi peluang orang bertindak main hakim sendiri terhadap apa yang tidak berkenan pada adat dan tradisi serta keyakinannya, karena itu menodai kesepakatan hidup damai berdampingan dalam perbedaan dan melanggar hukum. Walhasil, mari kita waspadai dan usir semua penumpang gelap yang ingin menyelusuf di seluruh aspek/gerbong kehidupan kita, kedok apa pun yang dipakainya.

RUU Pornografi generasi ketiga yang diuji coba masih memerlukan pembahasan.